Sistem Pajak Indonesia mewajibkan warga negara dan pemilik bisnis untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak setiap tahun. SPT Pribadi adalah salah satu bentuk SPT yang harus diisi oleh individu untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak pribadi mereka. Berikut adalah beberapa jenis formulir SPT Pribadi yang umum digunakan di Indonesia:
1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770):
- Deskripsi: Formulir ini digunakan oleh warga negara Indonesia atau pemilik NPWP untuk melaporkan seluruh penghasilan dan harta kekayaan dalam satu tahun pajak.
- Isi Utama: Rincian penghasilan, harta kekayaan, dan pengurang pajak.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 31 Maret setiap tahun.
2. SPT Masa PPh Pasal 21/26 (1721 A1):
- Deskripsi: Digunakan oleh karyawan yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, formulir ini melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak pasal 21 atau pasal 26.
- Isi Utama: Rincian penghasilan, potongan pajak, dan kredit pajak.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
3. SPT Masa PPh Pasal 23 (1721 A2):
- Deskripsi: Untuk perusahaan atau individu yang membayar penghasilan yang dikenakan pajak pasal 23, formulir ini digunakan untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut.
- Isi Utama: Rincian penghasilan yang dikenakan pajak pasal 23, jumlah pajak yang harus dibayar.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
4. SPT Masa PPh Pasal 25 (1721 A3):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak badan yang membayar atau memotong pajak pasal 25.
- Isi Utama: Rincian pembayaran pajak pasal 25, informasi tentang penerima penghasilan.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
5. SPT Masa PPh Pasal 29 (1721 A4):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak badan yang membayar atau memotong pajak pasal 29.
- Isi Utama: Rincian pembayaran pajak pasal 29, informasi tentang penerima penghasilan.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
6. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tidak Memiliki NPWP (1770 S):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak.
- Isi Utama: Rincian penghasilan, harta kekayaan, dan pengurang pajak.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 31 Maret setiap tahun.
7. SPT Tahunan PPh Pasal 4 ayat (2) (1771):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak pasal 4 ayat (2).
- Isi Utama: Rincian penghasilan, harta kekayaan, dan pengurang pajak.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 31 Maret setiap tahun.
8. SPT Tahunan PPN (1111):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan usaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Isi Utama: Rincian penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
9. SPT PPh Pasal 25/29 Badan Tahunan (1721 A4):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan dan membayar pajak pasal 25 atau pasal 29.
- Isi Utama: Rincian pembayaran pajak pasal 25 atau pasal 29.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 31 Maret setiap tahun.
10. SPT Masa PPN (1111 PM):
- Deskripsi: Digunakan oleh wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan usaha untuk melaporkan dan membayar PPN secara berkala.
- Isi Utama: Rincian penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN.
- Batas Waktu Pengembalian: Biasanya, batas waktu pengembalian formulir ini adalah 20 setiap bulan.
Penting untuk dicatat bahwa informasi ini mencakup formulir SPT yang umum digunakan hingga batas pemahaman saya pada Januari 2022. Peraturan pajak dapat mengalami perubahan, dan sangat dianjurkan untuk mengacu pada pedoman resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau berkonsultasi dengan ahli pajak untuk memastikan kepatuhan yang tepat.