Pengajuan keberatan pajak adalah hak yang dimiliki oleh wajib pajak apabila merasa tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima. Keberatan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan atau klarifikasi terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterima. Berikut adalah peraturan pengajuan keberatan pajak sesuai KUP Indonesia:
- Waktu Pengajuan Keberatan: Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterima oleh wajib pajak.
- Isi Keberatan: Keberatan harus berisi nama, alamat, NPWP, nomor SKP, tanggal SKP, jenis pajak yang menjadi objek keberatan, dan alasan mengapa wajib pajak merasa tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterima.
- Bukti dan Dokumen Pendukung: Wajib pajak harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterima tidak tepat.
- Proses Penyelesaian Keberatan: Setelah menerima keberatan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran keberatan tersebut. Jika keberatan dinyatakan diterima, maka Surat Ketetapan Pajak akan direvisi sesuai dengan keputusan keberatan tersebut. Namun, jika keberatan ditolak, wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.
- Batas Waktu Penyelesaian Keberatan: Direktorat Jenderal Pajak memiliki waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jika dalam waktu tersebut keberatan belum diselesaikan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.
Itulah peraturan pengajuan keberatan pajak sesuai KUP Indonesia. Wajib pajak harus memahami prosedur pengajuan keberatan dengan tepat dan memastikan bukti dan dokumen pendukung yang diperlukan disertakan agar keberatan dapat diproses dengan cepat dan efektif.